Tema : Pembangunan Daerah
Untuk memperjelas tulisan saya, maka saya akan membahas satu persatu kata yang terdapat pada judul tulisan saya diatas. Yang pertama mengenai pembangunan ekonomi. Tentunya kata pembangunan ekonomi sangat berbeda maknanya dengan kata pembangunan Kalimantan pada judul diatas. Yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan kata “pembangunan” kalimantan dapat diartikan semata-mata kegiatan-kegiatan untuk mendirikan atau menciptakan berbagai sarana dan prasarana maupun infrastruktur lainya di daerah tertentu (dalam hal ini Kalimantan).
Mengapa saya mengambil contoh Pulau Kalimantan dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia yang sama-sama kita ketahui juga memiliki potensi kekayaan alam. Alasanya saya adalah sederhana yaitu karena Kalimantan sebenarnya adalah pusat kekuatan ekonomi negara Indonesia, bahkan banyak negara-negara asing (investor) yang sangat tertarik dengan Kalimantan. Hanya saja pemerintah Indonesia kurang menyadari eksistensi Kalimantan yang sangat berpotensi ini sehingga dapat diibaratkan bahwa Kalimantan adalah Raksasa yang sedang tertidur. Kalimantan atau Borneo adalah raksasa yang bukan saja sedang tidur, melainkan tidurnya sudah cukup berkepanjangan. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Brunei, Indonesia (dua per tiga) dan Malaysia (sepertiga). Menyadari potensi raksasa Kalimantan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menekankan strategi pembangunan yang berbasis kewilayahan. Untuk lima tahun ke depan, Presiden mendorong pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di Kalimantan, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa-Bali. Dengan karakter yang begitu beragam, Presiden SBY dan pemerintah setempat ingin mendorong percepatan pembangunan dengan beragam pendekatan. Pemerintah ingin mengkonsolidasi kembali pengembangan kawasan potensial dan strategis berupa kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun konsep koridor ekonomi wilayah yang kini sedang digodok Pemerintah.
Sejalan itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, dan terpencil yang tersebar di berbagai pelosok pulau Kalimantan. Pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus diwujudkan secara terpadu. Pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan merupakan prinsip utama yang saling berkaitan tanpa menegasi satu dengan lain. Kita menyadari Kalimantan adalah pulau Seribu Sungai. Ada empat besar daerah aliran sungai (DAS) di Kalimantan, yaitu Barito, Kahayan, Mahakam dan Kapuas. Dari empat sungai besar ini, terdapat banyak pecahan sungai (sub-DAS). Sungai-sungai itu merupakan urat nadi perekonomian Kalimantan. Keberadaan DAS belum dioptimalkan untuk sektor energi, pertanian maupun air bersih bagi kota-kota besar di Kalimantan. Hal ini diperparah dengan kondisi infrastruktur wilayah yang sangat minim. Menurut studi Bappenas 2009, infrastruktur Kalimantan, baik jumlah maupun mutu, termasuk yang paling rendah di Indonesia. Interkoneksi antarkawasan di Kalimantan tidak selancar hubungan daerah-daerah di Kalimantan dengan pulau Jawa atau pulau Sulawesi.
Potensi sumber daya alam Kalimantan meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Kalimantan memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun luar negeri. Komoditas unggulan itu diantaranya ;
1) Minyak, gas bumi, dan batu bara yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur,
2) Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,
3) Karet di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan
4) Perikanan dan kelautan, dengan perikanan tangkap dan budi daya laut di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kontribusi perekonomian Kalimantan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup tinggi dibandingkan pulau lain di tanah air. Tetapi raksasa Kalimantan masih terus tertidur pulas. Dalam beberapa pengamatan, rakyat kita di daerah perbatasan sangat tergantung dengan ekonomi Malaysia. Uang rupiah selalu jatuh ke wilayah Malaysia, termasuk harga diri kita. Satu-satunya jalan adalah membangunkan raksasa yang sedang tidur itu dengan reorientasi kebijakan yang lebih tepat. Potensi Kalimantan itu membuat kegiatan investasi berorientasi di sektor pangan dan energi yang berpusat di beberapa kawasan saja. Akibatnya penduduk di kawasan lain di Kalimantan meninggalkan daerahnya dan bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dominan tersebut. Persoalan sosial seperti ketimpangan sosial harus menjadi perhatian kita semua. Harapannya, pembangunan Kalimantan juga harus mengembangkan masyarakat asli dan merawat kearifan lokal mereka.
Saat ini raksasa Kalimantan harus dibangunkan dari tidurnya. Tidak sebatas pangan dan energi tetapi juga pariwisata dan menjadi paru-paru dunia di saat ketakutan atas ancaman pemanasan global yang semakin meningkat. Gagasan tentang Hearth of Borneo (HOB) tahun 2005 sebagai cikal bakal Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan harus dihidupkan kembali. Tata ruang tersebut memuat pola pemanfaatan ruang berupa kawasan lindung, kawasan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata) dan kawasan budidaya (Kawasan produksi pangan, kawasan produksi perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan pertambangan dan hutan produksi).
Hal ini dalam rangka mengarahkan pengembangan wilayah Kalimantan secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya. Gagasan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya mendorong pembangunan Kalimantan akan mengarah ke kawasan pesir dan perairan. Ke depan, kita semua harus optimis dalam membangun raksasa Kalimantan. Kebersamaan antara pelbagai pelaku pembangunan mutlak dibutuhkan, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kebersamaan ini kita wujudkan dalam kesatuan perencanaan wilayah Kalimantan yang terpadu, baik dari sisi tata ruang, perencanaan wilayah, dan koordinasi antarlembaga. Dengan letak yang strategis di utara Indonesia, pulau Kalimantan adalah kekuatan strategis Indonesia kini dan masa depan.
Kesimpulan Dan Saran
Kalimantan adalah pulau yang terbesar di Indonesia dan menjadi pulau terbesar nomor tiga di dunia. Potensi yang dimiliki pulau Kalimantan juga sangatlah beragam diantaranya; perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, gas dan non migas dan lainya. Selain itu kondisi alam Kalimantan yang banyak terdapat hutan-hutan sungai-sungai besar membuat banyak sekali flora dan fauna yang tinggal didalamya, bahkan diantara fauna-fauna yang ada di Kalimantan ada yang termasuk hewan yang dilindungi negara karena populasinya yang hampir punah. Hal-hal tersebut diatas tentu jelas menggambrakan bahwa pulau Kalimantan adalah asset yang sangat berharga, tidak hanya bagi negara Indonesia tapi juga pada dunia ini.
Saran saya adalah pemerintah harus memperhatikan pulau Kalimantan ini dengan lebih serius lagi karena sudah cukup lama pulau Kalimantan ini tertidur (tidak dimanfaatkan). Pemerintah harus bisa memanfaakan asset yang ada ini (Kalimantan) dengan cara melakukan pembangunan-pembangunan baik berupa sarana dan prasara maupun infrastruktur yang ada. Dan yang paling penting pemerintah juga harus bisa bersikap tegas terhadap siapapun yang ingin menguasai kekayaan pulau ini secara sepihak dan juga para negara-negara pencuri pulau yang lainya.
Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia
Tema : Perkembangan Perekonomian Indonesia
Indonesia atau pada zaman pra kemerdekaan disebut dengan Hindia Belanda adalah negara maritim (kepulauan) dengan letak geografis yang sangat strategis yakni diapit dengan dua samudra dan dua benua. Indonesia juga memiliki banyak sekali kekayan alam yang beragam( minyak dan gas bumi, tambnag mas, tembaga, batubara dan lain-lain). Tidak hanya berhenti sampai disitu, sejak zaman pra kemerdekaan wilayah Indonesia juga sudah terkenal sampai ke berbagai benua (khususnya eropa) sebagai centra penghasil rempah-rempah sehingga banyak warga negara eropa (pedagang-pedagang) datang ke Indonesia sampai akhirnya menjajah Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan beberapa periode. Empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Belanda berkuasa selama sekitar 350 tahun, yang menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode dan era-era pemrintahan di Indonesia.
1. Berdasarkan perubahan kebijakan yang Belanda lakukan di Hindia Belanda (Indonesia). (ERA PRA KEMERDEKAAN).
• Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1620
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi antara lain :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
• Pendudukan Inggris (1811 – 1816)
Inggis berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris. Peubahan yang cukup mendasar dalam dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda.
• Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.
2. Masa Pasca Kemerdekaan (ORDE LAMA)
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali yang dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
• Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)
Disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia –Belanda.
• Masa Domokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (seluruhnya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi.
3. Masa ORDE BARU
Iklim kebangsaan orde baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai daliklasankanya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat banyak. Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena sejarah pernah mencatat bahwa Indonesia mengalami berbagai macam tingkatan inflasi antara lain ;
a.) Tingkatan inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
b.) Tingkatan inflasi tahun 1967 sebesar 120%
c.) Tingkatan inflasi tahun 1968 sebesar 85%
d.) Tingkatan inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan praktek dari teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Hasilnya Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbaikan kesejahteraan rakyat dan industrialisasi meningkat pesat.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, penumpukan hutang luar negeri, serta pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Sedangkan pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
5. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
Kesimpulan dan Saran
Indonesia adalah negara maritim yang memiliki letak geogarfis yang sangat startegis. Oleh karena itu sejak zaman dahulu banyak negara-negara yang melakukan perdagangan internasional yang bersinggah di Indonesia. Indonesia juga meimiliki latar belakang sebagai negara jajahan. Sehingga ada lima masa pemerintahan di negara ini dari mulai zaman penjajahan, anatara lain;
1) Masa penjajahan atau yang paling terkenal adalah masa Belanda karena negara inilah yang paling lama menjajah Indonesia dan sistem perekonomian yang diterapkan adalah Voc dan sistem tanam paksa.
2) Masa Orde lama dimana pada masa ini Indoensia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin.
3) Masa Orde baru diamana Bp Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun dan sistem ekonomi yang dianut pada masa itu adalah sistem ekonomi campuran.
4) Masa Reformasi dimana ada 3 presiden yang menjabat pada masa ini yakni, Habibie, KH. Abdulrachman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dan sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi demokrasi pancasila.
5) Masa yang sekarang yakni masa pemrintahan Bp. Susilo Bambang Yudoyono atau yang biasa disapa Bp SBY. Sistem ekonomi yang diapakai relatif sama dengan masa-masa sebelumya, hanay saja Bp SBY banyak menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuki menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia.
Saran saya adalah agar pemerintahan Bp SBY dapat berkaca dan banyak belajar dari sejarah bangsa ini. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat bermanfaat buat rakyat banyak atau tidak hanya buat sekelompok orang saja. Dan pemerintahan juga harus turun langsung ke lapangan dan melihat realita negri ini yang sesungguhnya bahwa masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya di negrinya sendiri.
Indonesia atau pada zaman pra kemerdekaan disebut dengan Hindia Belanda adalah negara maritim (kepulauan) dengan letak geografis yang sangat strategis yakni diapit dengan dua samudra dan dua benua. Indonesia juga memiliki banyak sekali kekayan alam yang beragam( minyak dan gas bumi, tambnag mas, tembaga, batubara dan lain-lain). Tidak hanya berhenti sampai disitu, sejak zaman pra kemerdekaan wilayah Indonesia juga sudah terkenal sampai ke berbagai benua (khususnya eropa) sebagai centra penghasil rempah-rempah sehingga banyak warga negara eropa (pedagang-pedagang) datang ke Indonesia sampai akhirnya menjajah Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan beberapa periode. Empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Belanda berkuasa selama sekitar 350 tahun, yang menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode dan era-era pemrintahan di Indonesia.
1. Berdasarkan perubahan kebijakan yang Belanda lakukan di Hindia Belanda (Indonesia). (ERA PRA KEMERDEKAAN).
• Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1620
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi antara lain :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
• Pendudukan Inggris (1811 – 1816)
Inggis berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris. Peubahan yang cukup mendasar dalam dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda.
• Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.
2. Masa Pasca Kemerdekaan (ORDE LAMA)
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali yang dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
• Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)
Disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia –Belanda.
• Masa Domokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (seluruhnya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi.
3. Masa ORDE BARU
Iklim kebangsaan orde baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai daliklasankanya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat banyak. Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena sejarah pernah mencatat bahwa Indonesia mengalami berbagai macam tingkatan inflasi antara lain ;
a.) Tingkatan inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
b.) Tingkatan inflasi tahun 1967 sebesar 120%
c.) Tingkatan inflasi tahun 1968 sebesar 85%
d.) Tingkatan inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan praktek dari teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Hasilnya Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbaikan kesejahteraan rakyat dan industrialisasi meningkat pesat.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, penumpukan hutang luar negeri, serta pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Sedangkan pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
5. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
Kesimpulan dan Saran
Indonesia adalah negara maritim yang memiliki letak geogarfis yang sangat startegis. Oleh karena itu sejak zaman dahulu banyak negara-negara yang melakukan perdagangan internasional yang bersinggah di Indonesia. Indonesia juga meimiliki latar belakang sebagai negara jajahan. Sehingga ada lima masa pemerintahan di negara ini dari mulai zaman penjajahan, anatara lain;
1) Masa penjajahan atau yang paling terkenal adalah masa Belanda karena negara inilah yang paling lama menjajah Indonesia dan sistem perekonomian yang diterapkan adalah Voc dan sistem tanam paksa.
2) Masa Orde lama dimana pada masa ini Indoensia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin.
3) Masa Orde baru diamana Bp Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun dan sistem ekonomi yang dianut pada masa itu adalah sistem ekonomi campuran.
4) Masa Reformasi dimana ada 3 presiden yang menjabat pada masa ini yakni, Habibie, KH. Abdulrachman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dan sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi demokrasi pancasila.
5) Masa yang sekarang yakni masa pemrintahan Bp. Susilo Bambang Yudoyono atau yang biasa disapa Bp SBY. Sistem ekonomi yang diapakai relatif sama dengan masa-masa sebelumya, hanay saja Bp SBY banyak menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuki menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia.
Saran saya adalah agar pemerintahan Bp SBY dapat berkaca dan banyak belajar dari sejarah bangsa ini. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat bermanfaat buat rakyat banyak atau tidak hanya buat sekelompok orang saja. Dan pemerintahan juga harus turun langsung ke lapangan dan melihat realita negri ini yang sesungguhnya bahwa masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya di negrinya sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)
