Tema : Perkembangan Perekonomian Indonesia
Indonesia atau pada zaman pra kemerdekaan disebut dengan Hindia Belanda adalah negara maritim (kepulauan) dengan letak geografis yang sangat strategis yakni diapit dengan dua samudra dan dua benua. Indonesia juga memiliki banyak sekali kekayan alam yang beragam( minyak dan gas bumi, tambnag mas, tembaga, batubara dan lain-lain). Tidak hanya berhenti sampai disitu, sejak zaman pra kemerdekaan wilayah Indonesia juga sudah terkenal sampai ke berbagai benua (khususnya eropa) sebagai centra penghasil rempah-rempah sehingga banyak warga negara eropa (pedagang-pedagang) datang ke Indonesia sampai akhirnya menjajah Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan beberapa periode. Empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Belanda berkuasa selama sekitar 350 tahun, yang menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode dan era-era pemrintahan di Indonesia.
1. Berdasarkan perubahan kebijakan yang Belanda lakukan di Hindia Belanda (Indonesia). (ERA PRA KEMERDEKAAN).
• Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1620
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi antara lain :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
• Pendudukan Inggris (1811 – 1816)
Inggis berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris. Peubahan yang cukup mendasar dalam dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda.
• Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.
2. Masa Pasca Kemerdekaan (ORDE LAMA)
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali yang dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
• Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)
Disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia –Belanda.
• Masa Domokrasi Terpimpin (1959 – 1967)
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (seluruhnya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi.
3. Masa ORDE BARU
Iklim kebangsaan orde baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai daliklasankanya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat banyak. Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena sejarah pernah mencatat bahwa Indonesia mengalami berbagai macam tingkatan inflasi antara lain ;
a.) Tingkatan inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
b.) Tingkatan inflasi tahun 1967 sebesar 120%
c.) Tingkatan inflasi tahun 1968 sebesar 85%
d.) Tingkatan inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan praktek dari teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Hasilnya Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbaikan kesejahteraan rakyat dan industrialisasi meningkat pesat.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, penumpukan hutang luar negeri, serta pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.
Sedangkan pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
5. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
Kesimpulan dan Saran
Indonesia adalah negara maritim yang memiliki letak geogarfis yang sangat startegis. Oleh karena itu sejak zaman dahulu banyak negara-negara yang melakukan perdagangan internasional yang bersinggah di Indonesia. Indonesia juga meimiliki latar belakang sebagai negara jajahan. Sehingga ada lima masa pemerintahan di negara ini dari mulai zaman penjajahan, anatara lain;
1) Masa penjajahan atau yang paling terkenal adalah masa Belanda karena negara inilah yang paling lama menjajah Indonesia dan sistem perekonomian yang diterapkan adalah Voc dan sistem tanam paksa.
2) Masa Orde lama dimana pada masa ini Indoensia menganut sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin.
3) Masa Orde baru diamana Bp Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun dan sistem ekonomi yang dianut pada masa itu adalah sistem ekonomi campuran.
4) Masa Reformasi dimana ada 3 presiden yang menjabat pada masa ini yakni, Habibie, KH. Abdulrachman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dan sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi demokrasi pancasila.
5) Masa yang sekarang yakni masa pemrintahan Bp. Susilo Bambang Yudoyono atau yang biasa disapa Bp SBY. Sistem ekonomi yang diapakai relatif sama dengan masa-masa sebelumya, hanay saja Bp SBY banyak menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuki menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia.
Saran saya adalah agar pemerintahan Bp SBY dapat berkaca dan banyak belajar dari sejarah bangsa ini. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat bermanfaat buat rakyat banyak atau tidak hanya buat sekelompok orang saja. Dan pemerintahan juga harus turun langsung ke lapangan dan melihat realita negri ini yang sesungguhnya bahwa masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya di negrinya sendiri.
skip to main |
skip to sidebar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
| © 2010 Sekedar Corat-coret |Blogger Template by BloggerTheme
0 komentar:
Posting Komentar