Hubungan Sebab-Akibat Antara Ketidakmerataan Pendapatan Dan Kemiskinan

TEMA : Kemiskinan Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan. Untuk itulah kita akan membahas satu persatu mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan secara lebih jelas dan terperinci. Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya.

Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui secara umum apa yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Irma Adelman & Cynthia Taft Morris (1973) mengemukakan 8 sebab yaitu :

a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunya pendapatan perkapita
b) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
c) Ketidakmerataan pembanguna daerah.
d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga presentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
e) Rendahnya mobilitas sosial.
f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagaia akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Distribusi pendapatan sendiri terbagi menjadi 2, yakni :

1. Disribusi Pendapatan Perorangan
Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan itu berasal dari hasil kerja semata ataukah dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba, hadiah, warisan, dan lain-lain juga tidak diperhatikan. Lebih jauh lagi, sumber-sumber yang bersifat lokasional (perkotaan atau pedesaan) dan okupasional (misalnya pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa) juga diabaikan.
Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua individu menurut tingkat pendapatanya yang semakin meninggi dan kemudian membagi semua individu tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Metode yang umum adalah membagi penduduk ke dalam kuintil (5 kelompok) atau desil (10 kelompok) sesuai dengan tingkat pendapatan yang semakin meninggi tersebut dan kemudian menentukan proporsi dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut.

2. Distribusi Fungsional
Ukuran distribusi pendapatan lain yang sering digunakan oleh para ekonom adalah “distribusi fungsional” atau “distribusi pangsa faktor produksi” (factor share distribution). Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa (share) pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Di samping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki presentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan presentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari: sewa, bunga dan laba.

Suatu kerangka ekonomi teoritis telah dibangun berkaitan dengan konsep distribusi pendapatan fungsional ini. Konsep ini mencoba untuk menjelaskan “pendapatan” suatu faktor produksi melalui kontribusi faktor tersebut terhadap produksi. Kurva penawaran dan permintan digunakan untuk menentukan harga-harga dari masing-masing faktor produksi. Jika harga-harga tersebut dikalikan dengan kuantitas yang digunakan, dengan anggapan penggunaan faktor produksi secara efisien (biaya minimum), akan didapatkan jumlah pembayaran dari masing-masing faktor produksi. Misalnya, penawaran dan permintaan akan tenaga kerja digunakan untuk menetukan tingkat upah. Jika tingkat upah ini kemudian dikaliakan dengan tingkat penggunaan faktor produksi tersebut (tenaga kerja), akan diperoleh nilai upah total.
Menurut asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Product dari tenaga kerja tersebut, yaitu tambahan pekerja akan pekerjaan sampai pada titk dimana nilai dari Marginal Productnya sama dengan tingkah upah rill. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal product yang menurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah yang diperkerjakan.

Setelah membahas menegenai masalah distribusi pendapatan dan ketidakmerataanya, maka sekarang kita akan membahas megenai masalah yang kedua yang juga merupakan akibat dari masalah ketidakmerataan pendapatan yakni, kemiskinan. Sedari dulu kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian oleh masyarakat. Sekedar penegtahuan, bahwa menurut data dari Bank Dunia (1990) Indonesia telah berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Penurunan yang relatif terjadi dari 40% pada tahun 1976 menjadi 22% darijumlah populasi pada tahun 1984. Suatu penurunan yang cukup besar hanya dalam kurun waktu 8 tahun.

Namun demikian, secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ternyata masih banyak yakni 35 juta jiwa. Selain itu, masih banyak penduduk yang pendapatanya hanya sedikit sekali di atas batas garis kemiskinan. Kelompok “nyaris miskin” ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turnnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembahasan masalah ini dapat didekati dari 3 aspek yakni; penyebab, ukuran dan indikator kemiskinan. Ketiga aspek tersebut dibahas berikut ini :

 Penyebab Kemiskinan
Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyrakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonominegara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijkan nasional umumnya diarahkan untuk memcahkan permasalahan jangkanpendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah. Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedi bagi mereka.

 Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Oleh karenanya kemiskinan terbagi menjadi 2 macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkanya untuk memperoleh kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskina relatif adalah kemiskinan yang umumnya lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan dan dalam konsep ini kemiskinan akan selalu ada, tergantung dimana orang itu berada.

 Indikator kemiskinan
Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, KFM dan tingkat kesejahteraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada kenyataanya masalah ketidakmerataan pendapatan memang berhubungan dengan masalah kemiskinan. Karena salah satu faktor penyebab kemiskinan di dalam suatu negara adalah adanya ketidakmeretaan distribusi pendapatan rakyatnya.