Peranan Kebijakan Fiskal Di Sektor Dalam Dan Luar Negeri

Tema : Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan ini dalam buku Keynes yang sekarang menjadi landasan dalam perkembangan teori makroekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekopnomi dan pihak pemerintah di dalam zamanya ahli-ahli ekonomi Klasik. Ahli ekonomi Klasik menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang. Mereka menekankan tentang perlunya menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam perekonomian. Lalu apakah kebijakan fiskal itu memang diperlukan atai tidak dalam memajukan pertumbuhan perekonomian didaalm suatu negara?

Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran wujud. Dalam kedaaan seperti ini pengeluaran agregat perlu dinaikan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikan tingkat kegiatan ekonomi dan megurangi pengangguran. Langkah yang paling yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menambah pengeleuaranya. Bersama dengan langkah ini, untuk menjamin agar jurang defalsi dapat diperkecil sejauh mungkin, pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungutnya dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah ini berkecondongan akan menimbulkan anggaran belanja defisit. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan anggaran belanja defisit adalah satu langkah pemerintah yang dapat dialkukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran.

Di dalam kebijakan fiskal juga dikenal suatu istilah “kebijakan fiskal diskresioner” atau “discretionary fiscal policy”. Kebijakan ini dapatlah diartiakan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaranya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk :
• Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan
• Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Dari penjelasan mengenai arti dari kebijakan fiskal diskresioner ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut, yaitu membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluaranya dan membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya. Sedangkakan dalam pelaksanaanya kedua alat kebijakan fiskal diskresioner tersebut dapat digunakan secara tersendiri atau merupakan gabungan daripada kedua-duanya. Maka pada hakikatnya kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu :
 Membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah.
 Membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak.
 Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.

Jika diatas telah dijelaskan kebijakan fiskal di sektor dalam negeri, maka sekarang akan dijelaskan kebijakan fiskal di sektor luar negeri. Di dalam sektor luar negeri kebijakan ini memiliki istilah lain yaitu, Kebijakan memindah pengeluaran. Di dalam kebijakan ini pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang, hanya di pindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu berisiko memperburuk perekonomian. Kebijakan ini dapat dilakukan secara paksa dan dapat juga dipergunakan dengan memakai rangsangan. Secara paksa kebijakan ini ditempuh dengan cara :

• Mengenakan tarif / quota, dengan tindakan ini diharapkan masyarakat akan memindah konsumsinya ke komoditi buatan dalam negeri, karena dengan dikenakannya kedua hambatan perdagangan tersebut, harga komoditi impor menjadi mahal.
• Mengawasi pemakaian valuta asing, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan orang membutuhkan dan menggunakan valuta asing. Kemudahan akan diberikan kepada mereka yang akan menggunakan valuta asing tersebut untuk mengespor komoditi yang membantu terpenuhinya kebutuhan rakyat banyak dan demi meningkatnya produktivitas perekonomian.

Sedangkan kebijakan memindah pengeluaran yang dilakukan dengan rangsangan dapat ditempuh dengan cara :

• Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor, misalnya dengan mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungutan liar dan biaya-biaya siluman yang turut membebani harga komoditi ekspor.
• Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri, dengan demikian akan lebih memberi iklim yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi produk dalam negeri. Dengan upah yang stabil akan ada kepastian pendapatan bagi masyarakat. Dan dengan kepastian harga, konsumen akan lebih tenang dan menghindarkan dari tindakan spekulasi.
• Melakukan devaluasi. Devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah dengan menurunkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Dengan kata lain, devaluasi menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar. Namun akibat positif yang ditimbulkanya adalah semakin murahnya nilai komoditi ekspor Indonesia di pasar dunia. Dengan demikian tujuan mendasar dilakukanya devaluasi adalah untuk meningkatkan volume transaksi komoditi ekspor Indonesia. Harapanya dengan peningkatan tersebut, pnerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri dapat meningkat, sehingga diperoleh dana pembangunan yang lebih banyak.